#Tanggap, Tangkas, Tangguh

Pusdalops-PB

Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut

Hallo sahabat Tangguh! Selamat datang di Infolaras BPBD Kabupaten Garut, layanan Call center 24 jam 085220611117 (WhatsApp)

GARUT

Hallo sahabat Tangguh! Selamat datang di Infolaras BPBD Kabupaten Garut, layanan Call center 24 jam 085220611117 (WhatsApp)

Salam Tanguh

Salam Kemanusiaan

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Pusdalops PB adalah sebagai berikut:

1. Sebelum Bencana :

Memberikan dukungan kegiatan pada saat sebelum bencana (pengumpul, pengolah, penyaji data dan informasi kebencanaan) secara rutin.

2. Saat Bencana :

Memberikan dukungan pada Posko Tanggap Darurat dan Pelaksanaan Kegiatan Darurat.

3. Saat Bencana :

Memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah bencana terjadi (penyedia data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi).

Fungsi Pusdalops PB adalah sebagai berikut:

Fungsi penerima, pengolah dan pendistribusi informasi kebencanaan.
Fungsi penerima, pengolah dan penerus peringatan dini kepada instansi terkait dan masyarakat.
Fungsi tanggap darurat sebagai fasilitator pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat tepat, efisien dan efektif.
Fungsi penanggulangan bencana.

Tanggung Jawab Pusdalops PB

1. Secara Struktural Unit pemantau kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana yang menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana.

2. Secara Institusional Sebagai pelaksana amanah peraturan perundang-undangan kebencanaan yang berlaku.

3. Secara Operasional Sebagai pelaksana tugas pokok, fungsi dan peran Pusdalops PB.

PEDOMAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS-PB)

Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) merupakan panduan kerja atau operasional bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Instansi/Lembaga dan pemangku kepentingan penanggulangan bencana agar upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

Maksud dan Tujuan

1. Maksud Pedoman Kerja Pusdalops PB ini dimaksudkan sebagai panduan kerja/ operasional Pusdalops PB di BNPB, BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/ Kota.

2. Tujuan penyusunan Pedoman Kerja Pusdalops PB ini adalah sebagai berikut:

Tersedianya panduan struktur organisasi dan tata kerja di dalam Pusdalops PB.
Tersedianya panduan bagi personil dalam kegiatan rutin harian, maupun pada saat tanggap darurat.
Tersedianya panduan dalam pengumpulan data, pengolahan, pelaporan sampai dengan penyusunan basis data.
Tersedianya panduan dalam penentuan dan pemilihan lokasi untuk gedung Pusdalops PB.

Landasan Hukum

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD.
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana.
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Posko Kedaruratan.