Kabupaten Garut merupakan salah satu dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang mempunyai tingkat potensi rawan bencana yang tinggi. Tercatat Kabupaten Garut menempati urutan 96 sebagai kabupaten dengan tingkat kerawanan bencana kelas risiko tinggi untuk Kabupaten/Kota se-Indonesia dan urutan 4 untuk Kabupaten/Kota se-Jawa Barat pada Buku Indeks Risiko Bencana 2022 yang diterbitkan oleh BNPB.

Secara geografis Kabupaten Garut terletak pada koordinat 6°56’49” – 7°45’00” Lintang Selatan dan 107°25’8” – 108°7’30” Bujur Timur. Dikarenakan posisinya yang strategis, Kabupaten Garut menjadi daerah penyangga bagi pengembangan wilayah Jawa Barat. Selain itu, Kabupaten Garut juga mempunyai kedudukan yang strategis yang dilalui oleh Jalan Nasional untuk masyarakat yang ingin melintasi menuju Jawa Timur ataupun Jakarta hussar bagi pemudik dan wisatawan.

Dengan melihat kondisi Kabupaten Garut yang memiliki kerentanan yang tinggi terhadap bencana, baik alam, non-alam, maupun sosial yang mengancam Kabupaten Garut dibutuhkan usaha keras untuk menjaga dan mempertahankan keseimbangan lingkungan dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, dan mencakup setiap segi kehidupan, baik ekonomi, sosial, maupun pendidikan.

Salah satu kejadian bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Garut adalah kekeringan. Berdasarkan kejadian pada tahun sebelumnya, kekeringan ini terjadi karena musim kemarau yang panjang sehingga sumber mata air dan muka air tanah menurun karena tidak ada suplai air ke dalam tanah. Oleh karena itu, perlu disusun strategi penanganan bencana untuk mencegah dampak dari kekeringan.

• Dasar Hukum

            Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana ini, dilandasi oleh dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang Undang Dasar Tahun 1945, pada Pembukaan Alinea ke-4;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut; dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

• Maksud dan Tujuan

Maksud dari kajian ini adalah untuk mengkaji potensi, dampak, kebutuhan, serta strategi penanganan bencana kekeringan di wilayah Kabupaten Garut. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan pengamanan ketupat lodaya ini adalah sebagai berikut:

• Menghindari dampak yang mungkin terjadi akibat kekeringan; dan
• Menanggulangi kejadian bencana kekeringan yang sudah terjadi.